Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pe
  oleh: Putra, Made Surya Ryanda
  Terbitan: (2018)
• Analisis hukum terhadap ketentuan perluasan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah menjadi 1 (satu) provinsi berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah
  oleh: Nawa, Dea Marsella
  Terbitan: (2017)
• PENERAPAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT, KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DI KABUPATEN BANYUASIN
  oleh: holilah, Holilah
  Terbitan: (2018)
• TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (CAMAT) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
  oleh: Muhammad Ilham Sumartoputra, 151000014
  Terbitan: (2019)
• Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  oleh: S.H, Nurhayati,, et al.
  Terbitan: (2017)