Implementasi Kebijakan Penyediaan Hutan Kota Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)
| Main Author: | Mahendra, I Wayan Dedik. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/9140/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar kurangnya lahan yang disediakan untuk hutan kota, belum adanya sosialisasi tentang pentingnya hutan kota, dan luasan hutan kota yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kota Malang. Penelitian ini berfokus pada masalah implementasi penyediaan hutan kota di kota Malang dan factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyediakan hutan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyediaan hutan kota di Kota Malang belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang antara lain (1) Dalam hal komunikasi yang terdiri dari komunikasi pemerintah dengan swasta yang sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya Corporate Social Resposibility (CSR) yang berperan dalam revitalisasi hutan kota di Kota Malang, namun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum optimal, hal ini terlihat dari tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menyediakan lahan sebagai hutan kota. Dalam hal sosialisasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan masyarakat terkait pentingnya penyediaan hutan kota masih perlu ditingkatkan. (2) Sumberdaya yang dimiliki DKP dalam penyediaan hutan kota masih perlu ditambah, termasuk juga fasilitas yang digunakan dalam pengelolaan hutan kota masih perlu penambahan. (3) Disposisi dalam penyediaan hutan kota masih perlu adanya tambahan berupa program sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Struktur birokrasi dalam penyediaan hutan kota perlu adanya sosialisasi tentang Standart Operational Procedure (SOP) yang selama ini masih belum diketahui oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjalin komunikasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan kota perlu diadakan sosialisasi dan seminar tentang penyediaan hutan kota. (2) Untuk meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan hutan kota maka perlu ada tambahan staff yang bertanggung jawab pada hutan kota karena dengan kekurangan personel yang ada akan mempengaruhi daya tanggap pada permasalahan yang terdapat pada pengelolaan hutan kota.(3) Pemberian insentif kepada masyarakat yang membantu mengembangkan hutan kota ataupun menambah luasan hutan kota.