Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Elektronik Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Kasus Tentang Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Elektronik Dan Dampaknya Terhadap Proses Keputusan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)
| Main Author: | Shobaruddin, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/9097/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan terkini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menyebabkan evolusi strategi pemerintahan elektronik (e-Government). Banyak negara telah menyadari bahwa ada potensi tak terbatas dengan memanfaatkan layanan elektronik agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Kabupaten Sragen adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang telah berhasil menerapkan pemerintahan elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian guna mengungkap keberhasilan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pembangunan kapasitas pemerintahan elektronik Kabupaten Sragen?; 2) Faktor-faktor kritis apakah yang berperan dalam pembangunan kapasitas tersebut?; 3) Bagaimanakah dampaknya terhadap proses keputusan dan peningkatan pelayanan publik?, dan 4) Bagaimanakah model pembangunan kapasitas pemerintahan elektronik lokal?. Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum, analisis yang dilakukan menggunakan model analisis data interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang terkumpul, analisis, dan pembahasan, dirumuskan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Pembangunan kapasitas pemerintahan elektronik yang efektif telah berhasil menghantar pada tingkat kapasitas pelayanan integratif. Kunci keberhasilan terletak pada strategi pembangunan kapasitas sumber daya manusianya yang relatif memadai, baik kualitas maupun kuantitas, konsisten, fleksibel dan unik. Namun, terdapat masalah yang masih dihadapi yaitu lamanya penanganan pengaduan gangguan jaringan di pedesaan. 2. Faktor-faktor kritis institusi yang menentukan keberhasilan pembangunan kapasitas mencakup: kebijakan yang menyeluruh, struktur organisasi, dan dukungan anggaran yang memadai serta manajemen strategik partisipatif yang mencakup: rencana strategis yang menyeluruh, pengembangan partisipasi, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efisien dan efektif. Kendala yang masih dihadapi adalah adanya perbedaan pembangunan institusi pada pelayanan publik yang berkontribusi nyata terhadap tingkat pelayanan. 3. Pembangunan kapasitas pemerintahan elektronik berdampak terhadap proses keputusan yang lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan perbaikan keputusan pemerintah daerah secara periodik dan konsisten, tetapi belum optimal. Di samping itu, dampak terhadap pelayanan publik adalah efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tidak langsung (operasi kantor) dan pelayanan publik langsung, serta kombinasi keduanya yang menghantar pada capaian peningkatan pelayanan publik. 4. Model rekomendasi pembangunan kapasitas pemerintahan elektronik lokal berdasarkan analisis program dan faktor kritis. Pada akhirnya, penelitian ini mengajukan rekomendasi, yaitu dengan melakukan: a) Penelitian model aplikasi sistem pelayanan publik yang baku untuk dijadikan standar pembuatan disain aplikasi sistem setiap pelayanan publik, b) Penelitian model pelaporan elektronik yang baku untuk dijadikan xi pedoman pembuatan disain aplikasi sistem pelaporan elektronik agar pengambilan keputusan lebih efisien dan efektif. c) Penyediaan tenaga teknisi jaringan memadai atau dikerjasamakan pemeliharaan jaringan dengan pihak ketiga, d) Menerapkan strategi pengembangan kapasitas yang menyeluruh untuk setiap pelayanan publik, dan e) Penyempurnaan pembangunan institusi pada pelayanan informasi publik melalui www.sragenkab.go.id dan pelayanan kecamatan terpadu.