Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Perkotaan Nganjuk Kabupaten Nganjuk (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk)
| Main Author: | Huda, Mohamad Samsul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/8819/ |
Daftar Isi:
- Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah harus memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayahnya yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya pengelolaan RTH di Perkotaan Nganjuk. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain, pengelolaan RTH di Perkotaan Nganjuk serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan RTH di Perkotaan Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian di Perkotaan Nganjuk, sedangkan situs penelitian di Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara beberapa narasumber yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema. Tehnik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian adalah peneliti sendiri dan beberapa alat bantu yaitu interview guide dan penunjang lainnya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan RTH di Perkotaan Nganjuk meliputi: 1) penyusunan rencana menggunakan metode TAIDA, 2) pelaksanaan rencana melalui Musrenbang, 3) Pengorganisasian rencana melalui kerjasama SKPD yang terkait, dan 4) evaluasi rencana pembangunan RTH melalui DPRD serta masyarakat. Dalam pengelolaan RTH di Perkotaan Nganjuk, Pemerintah memiliki hambatan dari beberapa faktor antara lain: a) Belum adanya peraturan khusus mengenai RTH, b) Kurangnya kesadaran masayarakat untuk menjaga dan melestarikan RTH, c) Alokasi anggaran yang kurang relevan. Selain faktor penghambat, pemerintah juga didukung oleh beberapa faktor yaitu: a) Dukungan program-program dari pemerintah, b) Faktor geografis dan sumberdaya alam yang kondusif, c) Ketersediaan lahan yang luas.