Analisis Kebijakan Indonesia dalam Meratifikasi Maritime Labour Convention Tahun 2016
| Main Author: | Fadhilah, Tharizma Nur |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/8732/ |
Daftar Isi:
- Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pelaut terbesar di dunia. Namun hak-hak pelaut Indonesia belum sepenuhnya diperoleh, khususnya bagi pelaut yang bekerja di luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaut Indonesia seperti standar upah, jam kerja, perlindungan kesehatan, jaminan sosial, dll. Dalam upaya pemenuhan hak-hak bagi pelaut, International Labour Organization (ILO) menginisiasi sebuah konvensi di tahun 2006 yang berjudul Maritime Labour Convention (MLC). Sejak MLC berlaku secara internasional pada tahun 2013, kapal-kapal berbendera Indonesia menjadi target inspeksi di Port State Control (PSC) dan kerap memperoleh sanksi penahanan karena tidak memiliki Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC). Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya memutuskan untuk meratifikasi MLC melalui UU NO. 15 Tahun 2016. Lamanya waktu yang diperlukan Indonesia untuk ratifikasi MLC menjadi fokus dalam penelitian ini dengan menganalisis kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia melalui prosesnya. Penelitian ini menggunakan salah satu Model Proses Pembuatan Keputusan oleh Graham T. Allison, khususnya Model Politik Birokratik yang menjelaskan bahwa proses pembuatan keputusan sebagai hasil permainan politik dan melibatkan banyak aktor.