Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Konflik Pencak Silat Di Kota Madiun (Studi Kasus Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo)
| Main Author: | Atmojo, Agung Tri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/8623/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam manajemen konflik yang terjadi antar perguruan pencak silat di Kota Madiun, khususnya antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Konflik yang terjadi antar dua perguruan tersebut sudah terjadi sejak lama yang berpangkal pada sejarah dan ideologi dua perguruan tersebut. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keduabelah pihak perguruan dan masyarakat Kota Madiun, sehingga pemerintah dan pihak lain yang terlibat saling berupaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualtatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu berupa studi literatur dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut adalah Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga. Pemerintah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pekan Olahraga Kota Madiun untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang ada di Kota Madiun. Disamping itu pihak kepolisian dan perguruan juga memiliki andil membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut dengan membentuk Paguyuban Perguruan Pencak Silat Madiun untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.