Daftar Isi: Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang

Daftar Isi:

Adanya Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Lebih detailnya lagi pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun pada praktiknya tidak semua lembaga pemasyarakatan dapat menjalakan paeraturan diatas. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Narapidana di Lapas tersebut pernah menderita penyakit diare masal, setelah diselidiki ternyata disebabkan oleh santan dari makanan yang disajikan basi. Para narapidana yang sakit dirawat dibilik-bilik Lapas tersebut. Berdasarkan kasus diatas penulis meneliti bagaimana pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dengan tujuan menganalisa pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas.