Analisis Implementasi PMK 224/PMK.04/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan (Studi Analisis pada KPPBC TMC Kediri)
| Main Author: | Permana, Kukuh Ariyo Damar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/7561/ |
Daftar Isi:
- Institusi kepabeanan dan cukai atau bisa disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peranan dalam hal perdagangan intemasional dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, baik barang impor maupun ekspor. DJBC memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap stabilitas keamanan maupun perekonomian dalam negeri. Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi dari PMK 224/PMK.04/2015tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan yang terjadi di daerah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri (KPPBC TMC Kediri). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif denga menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada situs penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara KPPBC TMC Kediri serta data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait tema penelitian. Kemudian metode analisis data yang digunakan berdasarkan Miles & Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPBC TMC Kediri dalam melalukan pengawasan terhadap barang ekspor impor menggunakan manajemen resiko berupa sistem penjaluran. Sementara itu untuk implementasi PMK 224/PMK.04/2015 tentang pengawasan barang lartas yang telah dilakukan KPPBC TMC Kediri sudah sesuai. Namun ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat proses pengimplementasian PMK yang menyebabkan KPPBC TMC Kediri membuat kebijakan yang sedikit kontradiktif dengan PMK tersebut. Faktor penghambat itu adalah keterbatasan pengetahuan sdm, dan peraturan titipan yang dari instansi terkait. Selain itu KPPBC TMC Kediri dalam melakukan pengawasanya terhadap barang larangan dan pembatasan memiliki antisipasiantisipasi berupa seksi PLI yang menyediakan informasi terkait pabean dan cukai.