Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Studi Komunikasi Politik Pada DPRD Jawa Timur Dapil I)
| Main Author: | Noviyati, Kurnia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/7530/ |
Daftar Isi:
- Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi, kaitannya dengan komunikasi politik termasuk juga tentang bagaimana bentuk dan hambatan komunikasi politik yang terdapat di Parlemen dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus berkomunikasi dengan mengerti apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh konstituen yang diwakilinya sebagai salah satu upaya penyerapan aspirasi masyarakat dengan pemerintahannyayang nantinya sebagai solusi bagi permasalahan publik yang ada dalam rangka pemenuhan tujuan daerah tersebut.Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengambil kesimpulan, yakni Komunikasi Politik Anggota DPRD Jatim secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Meskipun dalam kenyataannya belum tentu semua kegiatan di masa reses berhasil atau setidaknya mengatasi beberapa masalah di daerah itu. Itu dikarenakan kualitas proses komunikasi DPRD Jatim dengan masyarakat dirasakan masih kurang berfungsi dengan baik masih terdapat banyak hambatan diantaranya Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat, Kesalahan persepsi di Masyarakat tentang kunjungan anggota DPRD, Program yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat, dana yang dimiliki Pemerintah melakukan pembangunan masih kurang, serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Solusi yang diambil diantaranya anggota DPRD dapat melakukan sistem rolling dengan anggota yang lain dalam 1 dapil, dengan memberikan 1 hari waktu mereka dalam satu minggu untuk dapil masingmasing; Lalu strategi dan interaksi komunikasi anggota DPRD harus benar menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat yang diwakilinya; Anggota DPRD membuat program tidak difokuskan pada satu permasalahan namun apa yang menjadi masalah kompleks di daerah; potensi ekonomi masyarakat juga harus dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat nantinya akan jadi BERDIKARI tidak bergantung pada Pemerintah; untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk langkah awal, dapat dilakukan dengan cara penyaluran raskin atau blt, yang merupakan program dari pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk membentuk citra DPRD kepada masyarakat.