Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
| Main Author: | Aisyah, Videa Duddiane |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/752/1/Videa%20Duddiane%C2%A0Aisyah.pdf http://repository.ub.ac.id/752/ |
Daftar Isi:
- Sistem pengendalian intern merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan resiko. Untuk instansi pemerintah sistem pengendalian intern yang digunakan adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau biasa disebut SPIP yang unsur-unsurnya mengacu pada konsep The Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (BPPD) 2) mengevaluasi sistem pengendalian intern yang diterapkan terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles and Huberman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dengan 5 narasumber yaitu Kepala Bidang Penetapan, Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan, Kepala Sub Bidang Verifikasi Pelayanan dan 2 narasumber dari petugas verifikasi ( Staff Pengolahan Data dan Informasi) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah yang belum diterapkan dengan baik sehingga perlu adanya evaluasi salah satunya adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur yang tertulis secara jelas lalu pegawai yang mempunyai rangkap tugas dan kurangnya sumber daya manusia yang sedikit menghambat proses pelayanan pemungutan BPHTB. Di lapangan juga masih belum adanya evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh BPPD terkait pemungutan BPHTB maupun pajak daerah lainnya. Sehingga peneliti melakukan evaluasi terhadap setiap unsur dalam SPIP