Implementasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada LP3TKI dan UPT-P3TKI di Jawa Timur)
| Main Author: | Dwitama, Bagus Surya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6735/ |
Daftar Isi:
- Implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada TKI dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan. Pada implementasi kebijakan tersebut terdapat dua lembaga diantaranya Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) yang memiki wewenang dalam menjalankan implementasi tersebut. Peneliti memilih LP3TKI dan UPT-P3TKI karena pada kedua lembaga tersebut terdapat tumpang tindih kekuasaan sehingga cenderung kebijakan yang ada tidak dapat efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Jawa Timur dan situs penelitiannya LP3TKI Surabaya, dan UPT-P3TKI Surabaya. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri cenderung masih belum terlaksana dengan optimal. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa seberapa besar kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga, kepentingan dan strategi aktor terlibat dalam menjalankan implementasi tersebut seperti apa, serta mendeskripsikan bagaimana karakteristik yang ada pada kedua lembaga tersebut, lalu pentingnya kepatuhan dan daya tanggap yang dapat memberikan hasil perubahan yang di inginkan. Serta terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dapat direalisasikan pada kedua lembaga tersebut. Sehingga masih perlu saran perbaikan yang semestinya dilakukan untuk memperjelas regulasi yang ada, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat sesuai dengan jobdesk yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diterapkan kedua lembaga tersebut masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi pada kedua lembaga tersebut. Saran pada penelitian ini adalah perlu adanya sinkronisasi kebijakan sehingga lembaga yang terlibat tidak saling tumpang tindih kekuasan.