Analisis New Public Management Pada Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue Di DKI Jakarta
| Main Author: | Triaji, Malik |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6291/ |
Daftar Isi:
- Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memberikan pelayanan yang prima dalam meningkatkan partsipasi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan pengaduan masyarakat. Melalui Unit Jakarta Smart City yang diwadahi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bersama PT. Qlue Performa Indonesia meluncurkan aplikasi Qlue guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan disekitar. Aplikasi Qlue dinilai mampu menggantikan peran SMS sebagai ruang partisipasi publik dengan fitur-fiturnya yang lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pihak ini dimaksudkan untuk memotong birokrasi yang berbelit-belit dalam hal pengaduan masyarakat dan mengedepankan sistem smart city. Pemprov DKI mengharapkan dengan menswastakan birokrasi ini, masyarakat mau ikut peduli dalam pembangunan kota melalui kritik, saran dan aduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penerapan new public management dalam menyelenggarakan pelayanan publik pengaduan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa prinsip new public management sudah terlaksana dengan baik, diantaranya yakni efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Data menunjukkan adanya kenaikan laporan pengaduan secara signifikan sejak diluncurkannya Qlue pada tahun 2015 sebanyak 134.630 laporan menjadi 479.353 laporan pada tahun 2016. Kenaikan tersebut diikuti dengan tren tindak lanjut yang mencapai angka 80%. Selain itu, pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue juga dinilai meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menanggapi aduan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya sistem reward and punishment