Peran Tiga Aktor Governance Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Edukasi (Study Kasus di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)
| Main Author: | Subroto S.G, Ronny |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6283/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance) pada reformasi birokrasi merupakan bagian yang sangat penting. Pemerintah diharuskan untuk berinovasi dalam pengembangan dan pengelolaannya. Salah satu inovasi pemerintah adalah dengan pendekatan kepariwsataan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi di Kampung Inggris. Pengembangan dan pengelolaan dalam era governance tidak bisa lepas dari 3 (tiga) aktor yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Peran antara tiga aktor governance ini harus saling bersinergi dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang di inginkan, karena peran antara tiga aktor governance memberikan dampak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan tiga aktor governance (pemerintah, swasta, masyarakat), analisis sinergis antara tiga aktor governance melalui Community Bassed Tourism (CBT) dan faktorfaktor penghambat dan pendukung pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi guna mewujudkan tata kelola yang baik di Kampung Inggris Kecamatan Pare. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa peran pemerintah, masyarakat dan swasta sudah berjalan yaitu, dalam memperdayakan masyarakat serta membangun sarana dan memberikan pelatihan serta keamanan, kemudian sumber daya manusia dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan, dan swasta (lembaga) dalam membuat paket wisata. Namun, masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu: a) Arus kordinasi dari ketiga pihak yang masih belum efektif; b) Komunikasi antara swasta (lembaga) dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat belum efektif; c) Belum adanya payung hukum ataupun peraturan-peraturan tertulis; dan d) Sarana, prasarana dan tata kelola yang belum teratur. Saran dan rekomendasi antara lain: a) Penguatan peran pemerintah, lembaga dan masyarakat serta keefektifan sinergi antar pemangku kepentingan; b) Perlu dibuatnya landasan hukum, legal formal dan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah; c) Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal.