Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Proses Pengawasan Fungsional (Studi di Kantor Inspektorat Kota Batu)
| Main Author: | Agustin, Aldelika |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6160/ |
Daftar Isi:
- Peranan proses pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal penting manakala pengawasan adalah bagian dari mata rantai manajemen pemerintahan. Melalui suatu proses pengawasan yang komprehensif dan membina, diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya guna membangun birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kota Batu yang berstatus sebagai Inspektorat Daerah merupakan suatu lembaga kepengawasan internal pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Batu merupakan pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/ Badan/ Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis (1) kinerja dari Inspektorat Kota Batu dalam melakukan proses pengawasan fungsional pada Tahun Anggaran 2015, yang mencakup 2 jenis proses pengawasan yakni; proses pemeriksaan reguler (rutin) atau Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan proses pemeriksaan non reguler (khusus) atau NON PKPT, standar pengukuran kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Batu, dan hasil temuan pengawasan, (2) faktor pendukung dan penghambat kinerja dari Inspektorat Kota Batu dalam melaksanakan proses pengawasan fungsional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini diperoleh data bahwa kinerja dari Inspektorat Daerah Kota Batu dalam melakukan proses pengawasan fungsional di lingkup pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2015 belum sepenuhnya berjalan optimal dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya ketersediaan sumber daya auditor, baik secara kualitas maupun kuantitas, belum terlaksananya penetapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta dukungan sistem tata kerja organisasi yang lemah. Selain itu, berdasarkan data hasil penelitian menyebutkan bahwa dari segi kuantitas jumlah hasil temuan pada Tahun Anggaran 2015 untuk pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus masih tergolong cukup besar, yakni sebanyak 816 jumlah temuan pada pemeriksaan rutin (PKPT) dan 28 kasus pengaduan pada program pemeriksaan khusus (NON PKPT).