Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Dalam Perspektif Sustainable Development di Kota Madiun (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun)
| Main Author: | Laksono, Reka Enggal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/6139/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan daerah di era otonomi daerah ini sangatlah berpengaruh terhadap kualitas bangsa itu sendiri, sebab pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan inovatif dalam mengatasi permasalahan yang ada didaerahnya. Pembangunan sanitasi merupakan salah satu pembangunan yang penting bagi suatu bangsa maupun di daerah. Pemerintah Kota Madiun sendiri sudah mencanangkan pembangunan sanitasi ini sejak ikut dalam program PPSP pada tahun 2013. Meskipun program PPSP tersebut sudah selesai, namun Pokja sanitasi di Kota Madiun tetap gencar dalam pembangunan sanitasi di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berada di Jalan D.I Panjaitan No 17 Kota Madiun. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang yang berhubungan dengan data yang diperlukan, selain itu penulis juga melakukan observasi langsung dan dokumentasi. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi ini dilaksanakan oleh Tim Pokja Sanitasi Kota Madiun, yang dalam ini adalah SKPD terkait diantaranya DLH, Disperkim, dan DPU serta instansi terkait lainnya di bawah koordinasi Bappeda Kota Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam perspektif sustainable development di Kota Madiun sudah berjalan dengan baik dari segi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Bappeda kepada pelaksana pembangunan sanitasi Kota Madiun. Pembangunan sanitasi ini meliputi berbagai sektor diantaranya sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase. Ketiga sektor ini ditangani oleh instansi yang berbeda-beda, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pembangunan sanitasi tentunya muncul dari tiga sektor tersebut, dan tentunya berbeda di tiap sektornya. Faktor penghambat juga muncul dari tiga sektor, kesamaan faktor penghambat dari tiga sektor tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya sanitasi di Kota Madiun. Adapun saran yang diberikan peneliti salah satunya adalah perlunya sosialisasi yang lebih intensif dari Pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam hal persampahan, air limbah, dan drainase.