Implementasi Kebijakan Paket Perijinan Online Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Perijinan Satu Paket Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo)
| Main Author: | Bella, Hevy Setyo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5954/ |
Daftar Isi:
- Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada perijinan reguler yaitu waktu yang dibutuhkan relatif lama karena tergantung akumulasi dari setiap ijin yang dimohon, Proses tinjau lapangan dilakukan tiga kali sesuai dengan ijin yang dimohon, Penyiapan berkas atau dokumen yang berulang-ulang yaitu adanya duplikasi persyaratan dari beberapa ijin yang dimohon oleh satu pemohon, antrian pelayanan yang berlebihan dikarenakan banyaknya pemohon yang datang ke BPPT, sementara ruang pelayanan di BPPT terbatas, tuntutan masyarakat dunia usaha agar pelayanan perijinan bisa dilakukan melalui internet demi kemudahan dan menghindari adanya perantara atau calo, pemohon harus datang berkali-kali ke kantor BPPT untuk mengajukan permohonan setiap jenis ijin serta terbatasnya sarana prasarana misalnya area ruang pelayanan, lahan parkir, kendaraan operasional tinjau lapangan, sumber daya aparatur yang berkompeten untuk tinjau lapangan. Oleh sebab itu dikluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Perijinan Satu Paket yang didalamnya terdapat Paket Perjinan secara online. Penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Paket Perijinan Online Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Perijinan Satu Paket Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo)” merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan BPPT Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan publik dibidang perijinan. Implementasi Kebijakan Paket Perijinan Online dilihat dari 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Kebijakan Paket Perijinan Online diharapkan tentu tak lepas pula dari berbagai hambatan dari pelaksana kebijakan sendiri serta masyarakat. Namun BPPT Kabupaten Sidoarjo terus berupaya agar Kebijakan ini berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak yang baik bagi dunia perjinan khususnya untuk pelaku usaha.