Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Program E-Tax Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
| Main Author: | Sukri, Muhammad Ni'am |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5936/ |
Daftar Isi:
- Program Pajak Online (e-Tax) merupakan sebuah inovasi baru dibidang pembayaran pajak khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan atas kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan e-government oleh pemerintah Kota Malang melalui program pajak online e-tax dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pajak online e-tax yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Implementasi kebijakan e-government melalui program e-tax dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan pajak daerah sesuai dengan model implementasi menurut George Edward III; (2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan e-government melalui program e-tax dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,implementasi program e-Tax yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sudah baik diantaranya : (1) komunikasi telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan memberikan informasi kepada petugas dan masyarakat; (2) sumber daya telah dipenuhi mulai dari anggaran, SDM, maupun sarana prasarana; (3) disposisi yang diberikan dengan sebagai mana mestinya; (4) struktur birokrasi yang sesuai dengan aturan. Adapun faktor pendukung dalam implementasi program pajak online di Kota Malang adalah; (1) ketersediaan sumber daya baik anggaran, SDM maupun sarana prasarana yang memadai; (2) adanya kejelasan dasar hukum; (3) adanya kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi program pajak online di Kota Malang adalah: (1) banyaknya wajib pajak yang terbiasa menggunakan sistem offline; (2) masih banyaknya wajib pajak yang belum menggunakan sistem komputerisasi dalam pengelolaan keuangannya. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Pelayanan Pajak Kota Malang harus memberikan informasi kepada masyarakat (wajib pajak) secara intensif dan jelas agar tidak lagi ada kebingungan dan ketidak tahuan masyarakat tentan program pajak online.