Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada KPPN Malang)
| Main Author: | Mahmudah, Reny Rifangatul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5794/ |
Daftar Isi:
- Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan pengawasan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan, karena tindakan penyelewengan dapat mengindikasikan kinerja yang kurang optimal, oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengawasi kinerja instansi. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan kebijakan yang di buat untuk menjaga kinerja agar tetap tertib dan kendali. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan SPI. KPPN Malang melaksanakan tugas perbendaharaan negara, tetapi juga memiliki kewajiban sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti memfokuskan pembahasan mengenai penerapan SPI di KPPN Malang, kinerja KPPN Malang, kinerja KPPN Malang sebagai pemungut PPN, keterkaitan antara SPI dengan kinerja KPPN Malang, dan keterkaitan antara SPI dengan kinerja KPPN Malang sebagai pemungut PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPI di KPPN Malang sudah baik dan ideal karena sudah memenuhi unsur-unsur pokok SPI. Kinerja KPPN Malang berdasar hasil pengamatan dapat dikatakan baik karena telah berhasil dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan kinerja KPPN Malang sebagai pemungut PPN, dalam hal pemungutan dan penyetoran sudah dilaksanakan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, tetapi untuk pelaporannya KPPN Malang belum melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan pegawai yang bertugas memungut PPN tidak dapat mengoperasikan aplikasi e-filling. Keterkaitan antara SPI dan kinerja KPPN Malang yaitu penerapan SPI berfungsi mengawasi kinerja pegawai agar selalu berpedoman terhadap peraturan yang ada, penerapan SPI berupa aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih teliti dan lebih akurat, selain itu unsur-unsur SPI juga berperan dalam meningkatkan kinerja KPPN Malang. Sedangkan keterkaitan antara SPI dengan kinerja KPPN Malang sebagai pemungut PPN yaitu, pemungut PPN memiliki pengendalian yang berbeda karena mengacu pada peraturan perpajakan, tetapi karena masih menjadi bagian KPPN Malang maka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan diawasi oleh SPI yang diterapkan di KPPN Malang.