Pertarungan Klaim dalam Pemberitaan Bencana (Analisis Framing pada Kontestasi Klaim Para Aktor Sosial tentang Pro-Kontra Instruksi Pembuatan Kanal Sekat oleh Presiden oleh Joko Widodo Tahun 2015 dalam Surat Kabar Kompas)
Main Author: | Subari, Ayuni Laily |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2017
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5555/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berupaya mengkaji pro-kontra pemberitaan surat kabar Kompas tentang permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015. Munculnya pro-kontra tersebut diawali dari hadirnya pernyataan dan instruksi pembuatan kanal sekat sebagai upaya menghentikan kebakaran di lahan gambut yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan untuk memantau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kebakaran lahan di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 September 2015. Presiden mengklaim bahwwa pembuatan kanal sekat Pernyataan Presiden tersebut menuai pro-kontra dari berbagai kalangan. Sementara itu, beberapa pihak menilai bahwa kanal justru menimbulkan kekeringan bagi lahan gambut. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan framing model Gamson dan Modigliani. Ada tiga hal yang menjadi fokus kajian ini. 1) pengidentifikasian klaim apa saja yang muncul dalam teks berita Surat kabar Kompas yang memuat isu kanal sekat, 2) pemetaan aktor sosial yang muncul dan 3) analisa bentuk kontestasi antar aktor yang muncul dalam teks berita surat kabar Kompas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi masalah lingkungan dari John Hannigan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga klaim utama yang muncul dalam pemberitaan harian Kompas. Klaim pertama melihat bahwa kanal sekat merupakan solusi bagi kebakaran lahan. Klaim ini dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai aktor yang mewakili pemerintah pusat. Klaim kedua melihat bahwa kanal sekat dapat meningkatkan risiko bencana kebakaran di lahan gambut. Klaim tersebut dimunculkan oleh kalangan akademisi dan pakar lingkungan. Klaim ketiga melihat bahwa pembangunan kanal sekat bermasalah regulasi dan hukum. Klaim ini muncul dari aktor ketiga yaitu pemerintah daerah. Secara umum, harian Kompas lebih banyak menyoroti kontestasi antara klaim yang dibangun oleh pihak pemerintah pusat dengan pakar serta akademisi. Kecenderungan bingkai pemberitaan harian Kompas adalah melihat kanal sekat sebagai sesuatu yang berisiko bagi lahan gambut.