Relasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Tata Kelola Industri UMKM Keripik Tempe (Studi Perbandingan di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun)
| Main Author: | Pratiwi, Arlita Dian |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5481/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun merupakan daerah yang saling berbatasan dan memiliki produk khas daerah yang sama yaitu keripik tempe. Namun dalam perkembangannya industri UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi memiliki jumlah unit usaha yang lebih banyak yaitu 396 unit, sedangkan di Kabupaten Madiun yaitu sebanyak 51 unit. Hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai investasi, nilai produksi dan nilai bahan baku atau biaya produksi industri UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi yang lebih besar dibandingkan di Kabupaten Madiun. Dengan kondisi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola industri UMKM keripik tempe pada masing-masing kabupaten, dan bagaimana relasi antar masing-masing aktor yang terlibat. Sehingga dapat diketahui faktor apa yang menyebabkan Kabupaten Ngawi memiliki jumlah unit usaha keripik tempe yang lebih banyak daripada Kabupaten Madiun dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian komparatif atau perbandingan. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Governance dan Konsep Good Governance menurut UNDP. Sesuai dengan teori tersebut maka dari hasil penelitian ini tata kelola industri UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi melibatkan beberapa aktor yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Pemerintah Desa Karangtengah Prandon, PT. INKA (Persero), Primkopti Mekar Jaya, Masyarakat pelaku UMKM, masyarakat selaku konsumen, dan distributor. Sedangkan di Kabupaten Madiun hanya melibatkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa Slambur, masyarakat palaku UMKM, masyarakat selaku konsumen, dan distributor. Good Governance dalam tata kelola industri UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun masih belum terlaksana dikarenakan peran masing-masing aktor yang belum seimbang.