Dinamika Konflik Perebutan Wewenang Pengelolaan Wilayah Ekonomi Di Kota Batam
| Main Author: | Gumay, Pangeran Rino Gema Pasma |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/548/1/Pangeran%20Rino%20Gema%20Pasma%20Gumay.pdf http://repository.ub.ac.id/548/ |
Daftar Isi:
- Adanya dua kepemimpinan di Kota Batam menimbulkan konflik perebutan wewenang di dalam pengelolaan wilayah ekonomi. Permasalahan itu terjadi karena dua instansi yang berkonflik yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang merupakan panjang tangan dari pemerintah pusat memiliki wilayah kerja yang sama serta nilai kerja yang sama sehingga terjadi tumpang tindih di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian dan pembangunan di Kota Batam menjadi terhambat karena terdapat dua perizinan di dalam pengelolaannya yang membuat konflik ini semakin lebih tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik perebutan wewenang pengelolahan wilayah ekonomi di Kota Batam dan mengetahui bagaimana manajemen konflik dinamika konflik perebutan wewenang pengelolaan wilayah ekonomi di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan untuk menganalisis konflik ini penulis menggunakan teori konflik dan manajemen konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang berbeda antara Pemerintah Kota batam, masyarakat dan Badan Pengusahaan Batam dalam pandangan terhadap konflik perebutan wewenang ini, di dalam konflik ini juga terdapat sumber konflik yang membuat konflik ini semakin lebih tajam. Apabila dianalisis menggunakan teori konflik dan manajemen konflik bahwa dalam setiap tahapannya belum dilakukan dalam pengelolaan konflik ini, sehingga konflik yang seharusnya dapat dikelola agar produktif dan tidak berdampak pada masyarakat menjadi berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Maka hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak dihapuskannya Badan Pengusahaan Batam saat pembentukan Kota Aministratif Batam menjadikan awal mula konflik ini berjalan dan tidak adanya penyelesaian ditingkat regulasi menjadikan konflik ini berlarut-larut dalam penyelesaiannya.