Politik Militer (Analisis Hubugan Sipil-Militer dan Orientasi Militer terhadap Politik pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016)
| Main Author: | Revandi,, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5390/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan sipil-militer dan bagaimana orientasi militer terhadap politik pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang sipil dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sejarah kemiliteran di Indonesia yang pernah menganut doktrin dwi fungsi di era kepemimpinan Presiden Suharto yang memiliki latar belakang militer dimana selain fungsi pertahanan sebagai fungsi dasar yang dimiliki militer, militer juga memiliki fungsi sosial-politik yang menjadi legitimasi intervensi militer di dalam kehidupan politik. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang sipil topik ini menjadi menarik untuk diteliti, dan juga untuk mengisi diskusi Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer Terhadap Politik pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hasil Penelitian menunjukan bahwa hubungan sipil-militer yang terwujud belum mencapai kontrol sipil yang objektif dan orientasi militer terhadap politik yang terwujud belum mencapai bentuk tentara yang profesional. Hal tersebut terjadi karena Pertama, kedudukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar membuat rancu siapa yang paling berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan. Kedua, kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar sehingga menyebabkan Menteri Pertahanan belum bisa mengawasi TNI khususnya dalam hal kebijakan strategis pertahanan negara secara menyeluruh. Ketiga, masih belum adanya kemauan atau political will dari otoritas sipil untuk benar-benar merumuskan konsep sistem pertahanan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku di negara yang menganut demokrasi untuk mengganti sistem KOTER. dan Keempat, masih adanya tugas pembinaan teritorial dalam bentuk pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan nasional yang dijalankan oleh TNI khususnya angkatan darat, yang seharusnya tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah sipil