Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Tentang Perencanaan Dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah)
| Main Author: | Hadi, Ahmad Shopyan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5230/ |
Daftar Isi:
- Kualitas kerja aparatur pemerintah di Indonesia sering menjadi sorotan negatif masyarakat. Hal ini membuat citra Pegawai Negeri Sipil semakin buruk dimata masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu lembaga yang menunjang pemerintah daerah dibidang kepegawaian, bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya pengembangan kapasitas pegawai tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Pengembangan kapsitas aparatur pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Lombok Tengah, meliputi: pendidikan dan pelatihan, Diklat Prajabatan, Diklat Dalam Jabatan. (2) faktor pendukung dan penghambat upaya pengembangan kapsitas aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pegawai menyangkut: faktor pendukung dan faktor penghambat. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Milles, Huberman dan Saldan dengan tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan pendekatan utama dalam pengembangan kapsitas aparatur pemerintah daerah di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah sedangkan pendekatan lain berupa Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Pelaksanaan pengembangan kapasitas tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai untuk tercapainya target, mutu, ketelitian dan keterampilan kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Keberhasilan dari pengembangan kapsitas sumber daya aparatur pemerintah daerah tidak lepas dari dukungan dari atasan dan motivasi pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan tugasnya. Namun masih terdapat masalah keterbatasan dana untuk program pengembangan kapasitas dan belum adanya evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kapsitas. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah alokasi dana untuk program pengembangan kapasitas seharusnya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta perlunya dilakukan evaluasi pegawai yang telah melakukan diklat agar diketahui dampak setelah mengikuti diklat tersebut untuk memperbaiki kinerja mereka.