Penyelesaiaan Laporan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Uasah Milik Desa (BUMDes) Bendosari ( Studi Pada Kawasan Warung Wisata Watu Gajah Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ).
| Main Author: | Sari,, Aditya Anandayu Purwatika |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/520/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf http://repository.ub.ac.id/520/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/520/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/520/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/520/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/520/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/520/7/BAB%20VI.pdf http://repository.ub.ac.id/520/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/520/ |
Daftar Isi:
- Pendirian BUMDes Desa Bendosari menggunakan Payung Hukum Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini berdasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu usaha pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes Desa Bendosari tidak sesuai dengan prinsip awal pendirian dimana pemberdayaan tidak sepenuhnya untuk masyarakat sehingga proses pelaksanaan yang dilakukan pihak Pemerintah Desa tidak berjalan Optimal. Didalam pendirian BUMDes Warung Wisata Watu Gajah masih terdapat berbagai kendala yang menghambat berkembangnya kawasan warung tersebut seperti halnya dari 31 kios yang ada dikawasan tersebut hanya ada 6 kios yang beroperasi, Kesepakatan pihak Pemerintah Desa dengan Pihak Perhutani dan LMDH bukan berupa BUMDes melainkan berupa kawasan rest area. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat menurut World Bank dan Parsons, et,al dalam mardikanto dan Soebiato. Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan fungsi penggunakan kawasan hutan tersebut dimana Pihak Perhutani dan LMDH menggunkan sebagai kawasan Rest Area sedangkan pihak Pemerintah Desa menggunakan sebagai kawasan BUMDes. Selain itu dalam mengelola BUMDes Pemerintah Desa belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari pemberdayaan yang digunakan untuk masyarakat sepenuhnya bukan untuk masyarakat masih ada perangkat desa yang menggunakan program tersebut serta pendapatan masyarakat yang mengikuti program BUMDes tersebut masih belum mampu meningkatkan Pendapatan Ekonomi.