Implementasi Kebijakan Akuntansi Pelaporan Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang)
| Main Author: | Widiprana,, Rengga Bayu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/5048/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah implementasi kebijakan pelaporan berbasis akrual, pada LKPP-KPPN Malang, dengan "Teori Implementasi Kebijakan" dari Edward III (1980), sebagai alat dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Malang menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.177/PMK.05/2015 sebagai kebijakan pokok pelaporan pemerintah berbasis akrual. Dalam implementasi kebijakan, KPPN Malang melakukan langkah-langkah: persiapan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan. Faktor pendukung dalam implementasi berasal dari komunikasi dan sumber daya finansial. Sedangkan sumber daya manusia, sumber daya peralatan, disposisi dan struktur birokrasi perlu dievaluasi, karena berpotensi menghambat implementasi di KPPN Malang. Penelitian menunjukkan penerapan basis akrual telah berjalan dengan baik, dari segi kelancaran proses rekonsiliasi dan pemahaman basis akrual.