Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan terkait keanggotaan inggris dalam uni eropa tahun 2010-2016
| Main Author: | Rhamadany, Fildza Meutia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/4705/ |
Daftar Isi:
- Brexit atau Britain Exit merupakan sebuah istilah yang dibuat oleh masyarakat Inggris untuk mengkritik kebijakan Uni Eropa yang dirasa memberatkan. Brexit ini merupakan isu yang hangat diperbincangkan sekitar tahun 2010-2016. Fenomena Brexit ini merupakan sebuah fenomena pertama dimana sebuah negara (Inggris) keluar dari suatu entitas regional (Uni Eropa). Fenomena ini muncul kembali akibat desakan dari masyarakat Inggris yang menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa karena regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa terasa membebankan. Pemerintah Inggris pun memutuskan untuk menggelar referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016. Hasil dari referendum itu adalah masyarakat Inggris yang menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa sebanyak 52%, sedangkan masyarakat Inggris Inggris yang menginginkan Inggris tetap di Uni Eropa sebanyak 48%. Dengan hasil referendum tersebut, Perdana Menteri Inggris, David Cameron menyatakan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa dan ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris sebagai rasa tanggung jawabnya. Penelitian ini akan membahas apa sja faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan terkait keanggotaan inggris dalam Uni Eropa tahun 2010-2016. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan konsep proses pembuatan kebijakan luar negeri milik William D. Coplin sebagai analisis utama. Melalui operasionalisasi konsep dari variabel politik dalam negeri (policy influencer) penelitian ini dapat menjelaskan adanya faktor dominan yang berasal dari mass influencer yaitu hasil referendum Inggris terhadap Uni Eropa yang menjadi dasar dari pembentukan kebijakan terkait keanggotaaan Inggris di Uni Eropa.