Analisa Penerapan National Action Plan Oleh Pemerintah Denmark Di Myanmar Tahun 2012 - 2016
| Main Author: | Putra, Ardy Septian Trinanda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/4645/ |
Daftar Isi:
- Saat ini CSR sudah berada dalam agenda politik negara dan pemerintah negara dapat menjadi penggerak dalam penerapan CSR Seperti Denmark yang sudah memulai mempromosikan CSR di tahun 1990an hingga menerapkan pendekatan internasional dengan berpartisipasi di dalam United Nations Global Compact , membuat Denmark tidak hanya menerapkan prinsip UNGC kedalam kebijakan CSR di negaranya saja namun juga ke luar negeri dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan Kemudian di tahun 2008 parlemen Denmark (Folketinget) mengamandemen undang-undang mereka yaitu Financial Statement Act yang menjadi dasar keluarnya National Action Plan (NAP) dimana pemerintah Denmark berupaya untuk mendorong penerapan CSR dengan menerapkan prinsip UNGC. Lalu tahun 2012 pemerintah Denmark mengembangkan NAP yang lebih memfokuskan terhadap human right membuat Denmark berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan di Myanmar. Namun melihat Myanmar sendiri juga masih dalam proses transisi menuju ke negara demokrasi dan belum bisa dipercaya untuk melaksanakan state duty to protect. Penulis akan menganalisa penerapan kebijakan National Action Plan oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016 menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Albareda dan Midttun. Penulis akan memulai dari Policy Framework kebijakan CSR Pemerintah Denmark dan langsung dilanjtukan ke Policy Implementation kebijakan National Action Plan Pemerintah Denmark di Myanmar.