Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)
| Main Author: | Midaada, Avirista |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/4566/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini yang berjudul “Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknk pengumpulan data melalui indepth interview, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika politik proses dan implementasi Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut Perda Konten Lokal. Perda ini digunakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengelola industrialisasi Migas di Kabupaten Bojonegoro supaya berpihak kepada masyarakat lokal Bojonegoro. Dinamika proses dan implementasi ini dibahas lebih lanjut dengan teori powercube. Powercube memotret dimensi kekuasaan dari segi ruang, bentuk, dan level. Dimana ketiga terkait dinamika politik proses dan implementasi Perda. Di segi proses tarik ulur Perda menimbulkan beberapa perdebatan antara masyarakat lokal dan pihak swasta, beberapa operator perusahaan menginginkan proyek negara ini segera berlanjut, di sisi lain masyarakat lokal tetap menuntut penghentian proyek sebelum tuntutan mereka diakomodir. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur juga seolah tak mau Perda ini mengambil wewenangnya karena ada beberapa substansi Perda yang dianggap menyalahi wewenang Pemkab Bojonegoro. Dinamika politik semakin menarik mengingat Bojonegoro saat itu akan mengadakan Pemilukada sehingga ketika Perda disahkan akan menguntungkan incumbent yang dianggap memberikan akses ekonomi kepada masyarakat lokal.