Kegagalan Proses Pembangunan Perdamaian Nepal Paska Perjanjian Comprehensive Peace Accord Tahun 2007-2015
| Main Author: | Dalilah, Khansa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/4539/ |
Daftar Isi:
- Nepal merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah konflik sipil bersenjata yang menyebabkan kondisi dalam negeri menjadi tidak stabil. Selama sepuluh tahun, konflik sipil Nepal antara pemerintah dan Maoist banyak menyebabkan implikasi diberbagai bidang terutama keamanan dan pembangunan negaranya. Sehingga sebagai bentuk resolusi konflik yang terjadi, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai yang menghasilkan Comprehensive Peace Accord (CPA) pada November 2006. Paska CPA, proses pembangunan perdamaian pun dilakukan sebagai bentuk rekonstruksi paska konflik sesuai yang tertulis dalam CPA terkait manajemen mantan kombatan, persenjataan, dan transformasi dibidang politik, ekonomi dan sosial, kepatuhan dalam menegakan HAM dan demokrasi. Dalam melakukan upaya pembangunan perdamaian, Nepal dibantu dan dimonitoring oleh United Nations Mission in Nepal (UNMIN) dan badan PBB lainnya. Namun pada prosesnya, masih terjadi eskalasi konflik paska aktivitas disarmament, demobilization dan reintegration dalam proses security sector reform yang dilaksanakan di Nepal. Sehingga fokus dalam penelitian ini akan menjelaskan mengapa terjadi kegagalan dalam proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA. Dengan alat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Security Sector Reform sebagai salah satu aktivitas dalam proses pembangunan perdamaian. Yang diharapkan dapat mampu menjelaskan faktor apa yang menyebabkan eksalasi konflik baru terjadi dalam proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA 2007-2015.