Penerapan Electronic Government Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)
| Main Author: | Putri, Puput Nugrahaning Tyas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/3992/ |
Daftar Isi:
- Strategi nasional pemerintah pusat dalam menghadapi perubahan, menciptakan penataan pada sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dan untuk mengatasi masalah pelaksanaan fungsi kepemerintahan adalah dengan menerapkan konsep digitalisasi dalam penyelenggaraanya. Penerapan Electronic Government melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dapat mengatasi masalah yang timbul dari penyelenggaraan fungsi pemerintah pada pengelolaan keuangan daerah secara manual yang tidak efisien dan tidak efektif pada segi waktu, tempat, dan sarana, sehingga mempengaruhi aktivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dan didukung oleh SKPD Kabupaten Blitar karena merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam Penerapan Electronic Government melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dukungan seluruh pihak yang menciptakan kesiapan pada aspek dasar hukum, sumber daya finansial, manusia, dan sarana dalam penerapan Electronic Government melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan manfaat yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar. Pendukung penerapan Electronic Government berasal dari suprastruktur dan infrastruktur, keterlibatan perusahaan swasta dalam penyediaan web sistem pengelolaan keuangan. Hambatannya adalah sarana teknologi pada kantor SKPD terpencil yang perlu peningkatan, perubahan pegawai yang memerlukan pelatihan kemampuan, dan dasar hukum sebagai landasan penerapan Electronic Government dibuat terlambat yaitu setelah penerapan dilakukan.