Dinamika Politik Perseteruan Dalam Konflik Tambang Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi
| Main Author: | Sidik, Anang Fajar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/395/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf http://repository.ub.ac.id/395/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/395/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/395/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/395/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/395/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/395/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/395/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika politik perseteruan terjadi dalam konflik tambang Tumpang Pitu. Konflik tambang Tumpang Pitu menjadi penting untuk dianalisis karena literasi mengenai subjek penelitian ini masih minim dan perlu kajian ulang terutama dalam ranah gerakan masyarakat yang terjadi. Dynamics of contention (DOC) diambil sebagai alat analisis karena menawarkan kebaruan dalam analisis gerakan sosial. DOC melihat bagaimana dalam sebuah perseteruan aktor yang terlibat saling berinteraksi secara dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga fenomena sosial yang terjadi bisa di analisa secara mendalam. Pembagian episode dibedakan ke dalam tiga fase, yakni episode pertama membentang pada tahun 1996-2004, episode kedua tahun 2006-2011, dan episode ketiga pada 2012-2017. Episode digunakan sebagai lensa pengamatan bagi tiap-tiap perseteruan yang terjadi dalam konflik tambang Tumpang Pitu. Pembagian tersebut didasarkan pada konteks rezim dan aktor yang terlibat dalam perseteruan. Hasil dari penelitian melihat bagaimana dinamika perseteruan politik tersebut melibatkan aktor penentang yang berbeda-beda tiap episode namun memiliki ikatan jaringan yang hampir selaras. Selain itu aktor pro tambang juga muncul dalam perseteruan ini dan melibatkan pihak yang hampir sama dalam dua episode terakhir. Posisi pemerintah begitu inheren dengan kepentingan korporasi dalam perseteruan ini. Hal ini terindikasi lewat serangkaian izin atau konsensi yang diterbitkan serta penguatan korporasi sebagai Objek Vital Nasional.