Proses Pelelangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kapubaten Banyuwangi Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan, Setda Kabupaten Banyuwangi)

Main Author: Maharani, Dewi Puspita
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2017
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/3904/
Daftar Isi:
  • Penelitian tentang proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik pada dasarnya dilakukan berdasarkan banyaknya alur layanan proses dalam pelelangan yang masih sering tidak dimengerti oleh calon penyedia barang/jasa, baik alur yang sering dilakukan seperti pelelangan sederhana maupun yang jarang yaitu pelelangan umum. Sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses pelelangan tersebut khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pedoman Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dalam membuat Standart Operating Procedures (SOP) yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik serta untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat layanan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan sederhana. Jenis penelitian penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan penunjang lainnya seperti alat perekam suara. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi. Sedangkan layanan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan sederhana tersebut sudah masuk pada SOP ULP Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Faktor pendukung adalah adanya landasan hukum yang kuat, LPSE dapat diikuti semua penyedia. Faktor Penghambat adalah peran ganda ULP dan adanya traffic jam (jaringan lemot) pada sistem.