Peran Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan)
| Main Author: | -, Masfuri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/3619/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur bersama masyarakat dan PT.Vale dan para pemangku kepentingan dalam rangka kerjasama kemitraan berupaya memberikan dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah terdampak operasi PT.Vale melalui Program Mitra Desa Mandiri. Khususnya dalam bidang pendidikan, Program Mitra Desa Mandiri dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan melalui program perbaikan pendidikan yang ada di daerah. Pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri mengacu pada prinsip-prinsip yakni; Berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan, Berpihak kepada perempuan, Bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia, Partisipasi pemangku kepentingan, Akuntabilitas, Transparansi, Kemandirian, Kemitraan, dan Keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran stakeholder dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Timur khususnya di 4 kecamatan yang terkena dampak kegiatan pertambangan PT.Vale yakni, Kecamatan Malili, Wasuponda, Nuha dan Kecamatan Towuti diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan pembangunan khususnya pembangunan pendidikan dasar secara langsung di wilayah terdampak operasi dan tidak langsung kepada masyarakat lain di kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran stakeholder dalam pelaksanaan Program Mitra Desa Mandiri telah melaksanakan tugas sesuai perannya meskipun belum maksimal. Dalam pelaksanaan program, tentunya tidak luput dari adanya faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan program. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak dan keterbatasan jumlah tenaga pengajar pada sekolah-sekolah TK/Paud. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas koordinasi yang lebih intensif lagi di dalam membangun komunikasi dan kualitas koordinasi antar stakeholder terkait, serta perlu adanya perbaikan pola piker tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat.