Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Pengenaan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
| Main Author: | Asmarawan, Muhammad Arga |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/3544/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Tertkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman selama ini ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang serta teknik purposive sampling, Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 31 Ayat (1) tersebut berlum terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan pemakaman dan keterbatasan jumlah petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2.Faktor Eksternal, bahwa orang meninggal dunia tidak dapat ditentukan oleh waktu, terutama pada saat malam hari dan pihak keluarga ingin segera dimakamkan pada saat malam itu juga, sementara petugas hanya bekerja pada jam kerja dinas 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan.