Analisa Yuridisarticle54 Paragraph (1) C United Nation Convention Against Corruption Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Main Author: Astuti, Yurliza Ikhwana
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2017
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/3277/1/Yurliza%20Ikhwana%20Astuti.pdf
http://repository.ub.ac.id/3277/
Daftar Isi:
  • Tindakpidanaadalahsuatuperbuatandilarangsertamemilikisanksi yang padaumumnyaterterapadaperaturanperundang-undangan yang dimilikioleh Negara Indonesia, sebagainegarahukum. Sudahseyogyanyabahwanegaraharusselalumelakukanpembaharuanterhadapperundang-undangan yang dimiliki. Apalagiseiringberjalannyaglobalisasitindakpidanasemakinragamdanmacammotifnya. Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisdanmengetahuiakibathukumatauimplikasiapa yang adadenganberlakunyaarticle 54 paragraph (1) c United Nation Convention Against Corruption, terkaittindakpidanakorupsidalam system hukumpidana yang berlaku di Indonesia. Serta untukmengetahuidanmenganalisisperbandinganhukumdaribeberapanegaraatas system hukumpidana yang berlakupadanegaranya yang sudahmemberlakukansanksiperampasanasettanpapemidanaan. Penelitianinimerupakanpenelitian normative, denganmenggunakanmetodependekatanperundang-undangan(statute approach)danpendekatankomparatif (perbandingan). Hasilpenelitianinimenunjukkanpermasalahandimana Negara Indonesia sebagai Negara Pihak yang telahmeratifikasikonvensi UNCAC 2003 denganadanyaUndang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentangPengesahan UNCAC, memilikikewajiban (yang dimaksudadalahimplikasi/akibat) yaituuntukmenerapkansertamelaksanakanisidari UNCAC, salahsatunyaialahsanksiPerampasanAsetTanpaPemidanaan. Dengandilakukanperbandinganantarnegara yang sama-samatelahmeratifikasi UNCAC, terlihat Indonesia belummemandangpentingsanksiini. Yang seharusnyadengansegeramembentukperaturankhususmengenaiPerampasanAsetTanpaPemidanaandisertaiKomisidalammenjalankanpraktikpenyitan.