Pelaksanaan Pasal 14 Huruf F Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. (Studi Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan)
| Main Author: | Sari, Bella Wika Primananda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/3266/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/2/6.%20BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/3/7.%20BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/4/8.%20BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/5/9.%20BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/6/10.%20BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/7/11.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/3266/ |
Daftar Isi:
- Di Kota Pasuruan usaha yang tergolong UMKM Merupakan usaha yang tergolong masih rendah yang harus dibina. Permasalahan pada UMKM Kota Pasuran yaitu belum dapat meningkatkan pemasaran dan produksinya. Karena hal tersebut yang menyebabkan produk Kota Pasuruan kurang berkembang dan kurang dikenal oleh masyarakat luar. Kota Pasuruan sendiri masih belum memiliki ciri khas lokal yang terbentuk melalui UMKM hal ini mengakibatkan Kota Pasuruan mengalami ketertinggalan dari kota lain. Pelaksanaan pasal tersebut belum ekeftif karena belum terdapatnya peningkatan produksi dan pemasaran sehingga menyebabkan tidak berkembangnya UMKM dan tidak terdapatnya ciri khas lokal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut adalah kurangnya SDM pelaku usaha, rendahnya kualitas produk UMKM, pemasaran yang masih tradisional, banyak UMKM yang masih belum memiliki izin, masalah modal bagi pelaku UMKM, kurangnya pegawai dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tidak adanya Perda tentang UMKM. Upaya dalam menangani kendala tersebut adalah meningkatkan target berdasarkan program dan kegiatan hasil renstra sehingga pelaku UMKM berdasarkan tipe jenis UMKM-nya, melaksanakan program pelatihan secara rutin untuk menyempurnakan kualitas produk, pemasaran produk secara online, mempermudah pembuatan izin UMKM dan pendampingan dalam melakukan izin usaha, memberikan bantuan khusus berupa dana maupun akses pinjaman ke bank, penambahan pegawai baik tenaga tetap maupu tenaga pendukung, menyusun Peraturan Daerah khusus terkait dengan UMKM Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM Kota Pasuruan belum dapat meningkatkan pemasaran dan hasil produksinya, sehingga hal itu berpengaruh pada UMKM Kota Pasuruan kurang berkembang dan banyak belum dikenal di kalangan masyarakat luas. Maka dari itu pelaksanaan pasal 14 Huruf F Peraturan Walikota Pasuruan No 60 Tahun 2011 belum efektif berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto.