Indonesia OneSearch
Gravitasi
  • Cari
  • Kedudukan Hak Ingkar Dan Peman...
  • Lokasi
Cover Image

Kedudukan Hak Ingkar Dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Pada Proses Peradilan Pidana

Tersimpan di:
Main Author: Sugandi, Paskalis Renward
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2017
Subjects:
347.072 Pretrial procedure
Online Access: http://repository.ub.ac.id/2711/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/2/Bab%20I.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/3/Bab%20II.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/4/Bab%20III.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/5/Bab%20IV.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Daftar Isi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Internet

http://repository.ub.ac.id/2711/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/2/Bab%20I.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/3/Bab%20II.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/4/Bab%20III.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/5/Bab%20IV.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.ub.ac.id/2711/

Lokasi

Koleksi Repository Universitas Brawijaya
Gedung Perpustakaan Universitas Brawijaya
Institusi Universitas Brawijaya
Kota MALANG
Provinsi JAWA TIMUR
Kontak Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi pustakawan institusi ini.

Lihat Juga

  • Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2018 Di Tinjau Dari Pasal 79 KUHAP
    oleh: Immanuel, Andreas
    Terbitan: (2018)
  • Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 79 Kuhap
    oleh: Immanuel, Andreas
    Terbitan: (2018)
  • Kewenangan Praperadilan Dalam Memutus Sah Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan
    oleh: Kamida, Mir’atu
    Terbitan: (2018)
  • Akibat hukum terhadap putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan pidana minimum dalam pekara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:91/PID.SUS/2011/PN.PSO)
    oleh: SALEH,Achlakul
    Terbitan: (2016)
  • Surat elektronik (E-mai) sebagai alat bukti perkara pidana di tinjau dari undang-undang no.8 tahun 1981 dikaitkan dengan undang-undang no.11 tahun 2008 (Analisis putusan no.822K/Pid.Sus/2010)
    oleh: HENDRICO
    Terbitan: (2013)
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...