Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Melakukan Aktifitas Penggalian Tambang Kapur (Delosit) Di Atas Tanah Hak Miliknya
| Main Author: | Walujo, Andrianus Rino |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/2478/1/ANDRIANUS%20RINO%20WALUJO%2C%20SH..pdf http://repository.ub.ac.id/2478/ |
Daftar Isi:
- Pada tesis ini peneliti mengangkat permasalahan hokum perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. Hal ini dilatarbelakangi oleh tanah memiliki fungsi yang sangat fundamental bagikehidupan manusia, oleh karena itu Negara harus benar-benar memastikan bahwa seluruh warganya telah mendapatkan perlindungan yang baik dan utuh, untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya demi kesejahteraan hidupnya. Sarana yang bisa digunakan oleh Negara untuk memberikan perlindungan hokum kepada warga Negara adalah melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara hokum mengenai sumber daya alam, terutama sumber daya alam pertambangan yang terdapat dalam wilayah tanah dengan status hak milik belum diatur dengan jelas bahkan ada potensi terjadinya kekosongan hukum. Terutama besaran sumber daya alam seperti apakah yang dikategorikan masuk dalam wilayah penguasaan oleh Negara karena dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Hal inilah yang sering menimbulkan multi tafsir terutama oleh pihak pemerintah. Persoalan yang sering kali muncul adalah pengelolaan sumber daya alam (tambang), oleh pemegang hak milik atas sebidang tanah dan proses penambangan tersebut dalam skala kecil yang hanya bertujuan untuk membiayai ekonomi keluarga sering kali bersinggungan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, karya ilmiah ini mengangkat rumusan masalah berkaitan dengan bagaimana pengaturan penggunaan tubuh bumi terkait dengan hak milik atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang melakukan aktifitas penggalian kapur(Dolosit) di atas hak atas tanah miliknya sendiri ? Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik an alisis kualitatif mendiskripsikan bahan hukum yang ada dengan mengkaitkan konsistensilogis, teori, azas, dan aturan hukum yang ada. Dari hasil penelitian dengan metode diatas peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hak – hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA member wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, sepanjang belum adanya aturan yang mengatur tentang persoalan di atas maka pemegang hak milik atas tanah dapat melakukan aktifitas penggalian tambang Kapur (Dolosit) di atas tanah hak miliknya sendiri. Bahwa terkait dengan Pemegang hak milik atas tanah yang melakukan aktifitas galian tambang kapur (delosit) di atas tanah hak miliknya sendiri. Sehingga sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang peristiwa yang terjadi seperti dalam latar belakang di atas yang mampu menerjemahkan maksud dari pasal 20 ayat (1) UUPA, sehingga rakyat pemegang hak milik atas tanah, belum bisa secara optimal memanfaatkan lokasi tambang yang ada di dalam wilayah tanah miliknya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.