Evaluasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Tahun 2011-2016 Setelah Perubahan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Di Kpp Pratama Kota Gorontalo
| Main Author: | Sanusi, Anwariza Laily Syawalannie |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/2198/1/bagian%20depan.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/2/BAB%20I%20fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/3/BAB%20II%20fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/4/BAB%20III%20Fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/5/BAB%20IV%20fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/6/BAB%20V%20fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/7/Daftar%20Pustaka%20fix.pdf http://repository.ub.ac.id/2198/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2011-2016 setelah kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama 3 kali periode di KPP Pratama Kota Gorontalo. PTKP dalam jangka pendek membuat penurunan dalam penerimaan pajak, tetapi dalam jangka panjang diharapkan meningkatkan roda perekonomian. PTKP mengurangi Pajak Pengahasilan 21, membuat take home pay meningkat, sehingga mendorong daya beli masyarakat yang dalam penelitian ini diukur melalui penerimaan PPN. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data penerimaan PPN dalam Negeri dari tahun 2011-2016 di KPP Pratama Gorontalo dan data sekunder yaitu terkait literatur tentang penelitian. Penelitian ini menunjukkan terjadinya kenaikan yang signifikan pada PPN dalam Negeri tahun 2011-2015 setelah penerapan tahun 2013 PTKP No. 162/PMK/011/2012 dan tahun 2015 PMK No.122/PMK/010/2015. Pada tahun 2016 PPN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya setelah diterapkan PTKP No. 101/PMK/010/2016, hal ini disebabkan kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016, dibuktikan dengan adanya peningkatan tax amnesty yang melebihi target yang ditetapkan, sehingga terjadinya penurunan daya beli masyarakat karena mendahulukan kewajiban untuk membayar tax amnesty.