Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Bidang Pariwisata (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)
| Main Author: | Sembiring, Fatma Ora S Tien |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/2138/1/Bagian%20Depan.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/7/BAB%20VI.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/8/Daftar%20Pustaka.pdf http://repository.ub.ac.id/2138/ |
Daftar Isi:
- Pariwisata memiliki kontribusi yang cukup tinggi untuk perolehan devisa Negara dan dengan alasan tersebut pemerintah begitu memperhatikan sektor wisata. Banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan bidang pariwisata, salah satunya pengembangan pariwisata di Kota Batu dengan meningkatkan posisi peran kota sentra wisata menjadi kota kepariwisataan internasional yang dilakukan oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan bidang pariwisata di Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penelitian ini bertitik tolak pada teori aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata dari George C. Edward III. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Keabsahan data diperoleh dengan cara triagulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Batu menjadi kota kepariwisataan internasional belum berjalan begitu baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu masih belum bisa memaksimalkan penerapan kegiatan pengembangan kepariwisataan karena masalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi. Sehingga karena hal tersebut program dalam sasaran strategi dan arah kebijakan juga tidak dapat dimaksimalkan sepanjang tahun 2012-2017.