Pelaksanaan Pengenaan Kewajiban Pajak Reklame Berjalan Pada Kendaraan Bermotor Menurut Pasal 31 Ayat (2) Huruf E Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

Main Authors: Prayudha, Yusuf Wahyu, Dr. Dewi cahyandari, ,S.H.,M.H., Dr.Iwan Permadi,, S.H., M.H
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2020
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196013/1/Yusuf%20Wahyu%20Prayudha%20%282%29%20%20OK.pdf
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196013/
Daftar Isi:
  • Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang pengenaan kewajiban pajak bagi objek pajak reklame berjalan di kota malang. Dalam pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena peneliti masih banyak menemukan para pemilik usaha yang memanfaatkan reklame berjalan sebagi salah satu cara mempromosikan subjek yang yang menjadi usahanya tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sosio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2015 Tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup baik namun dapat ditingkatkan lagi