Penegakan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Walet Yang Terdapat Di Kawasan Pemukiman Di Kota Sampit (Studi Keberlakuan Hukum Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur)
| Main Authors: | Permana, Rizky Ramadhan, Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H,, Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195863/1/Rizky%20Ramadhan%20Permana%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195863/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum, kendala dan upaya oleh DPMPTSP terkait pelaksanaan permasalahan dan keberlakuan hukum pada pasal 40 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur. Dengan ditetapkannya Pasal 40 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur. Terdapat pelarangan penangkaran sarang bumng wallet didaerah permuklman namun masih ada penangkaran didaerah permukiman di Kota Sampit. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologisnya melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara tidak ada tindakan dari pemerintah dan belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP dan Satpol PP Kotawaringin Timur