Lihat Juga

• PERTANGGUNGJAWABAN DARI PASAL 10 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN (Studi di Dinas Pekerjaan U
  oleh: Nugraha, Ilham Wira; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2020)
• Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh
  oleh: Lara Tria Monica
  Terbitan: (2021)
• Tinjauan Atas Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Terhadap Jalur Pemandu Bagi Tunanetra Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
  oleh: Nabila, Jihan Dewi, et al.
  Terbitan: (2020)
• EFEKTIFITAS PASAL 13 JO PASAL 14 HURUF (D) PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 42 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KOTA SURABAYA (Studi Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina
  oleh: Ardhana, Nindra Sandria; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2014)
• Keududukan tugas susunan organisasi dan tata kerja Departemen kabinet pembangunan VII 1998-2003.
  oleh: INDONESIA. [Undang-undang, Peraturan dsb.]
  Terbitan: (1998)