Evaluasi Program Sistem Elektronik Kinerja Dalam Penilaian Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk)

Main Authors: Dewi, Febi Melani, Dr. Drs. Irwan Noor, M.A, Rispa Ngindana, S.AP., M.AP
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2022
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194778/1/Febi%20Melani%20Dewi.pdf
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194778/
Daftar Isi:
  • Perwujudan good government adalah dengan mempercepat proses kerja melalui digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program elektronik kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan program elektronik kinerja yaitu dimana tingkat pemahaman SDM terhadap teknologi yang bervariatif . Selain itu, kendala yang didapati adalah hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para pegawai meng- input ganda hasil pekerjaan, dan terdapat juga pegawai yang tidak terlalu menguasai teknologi dikarenakan faktor usia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berfokus pada: (1) Evaluasi program sistem elektronik kinerja dalam penilaian kinerja pegawai berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn. (2) Faktor pendukung dan penghambat evaluasi program sistem elektronik kinerja. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti, pedoman wawancara dan peralatan penunjang. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Creswell (2018). Berdasarkan hasil evaluasi program sistem elektronik kinerja menggunakan teori William Dunn (2018) menunjukan bahwa, (1) efektivitas program elektronik kinerja belum efektif, karena kurangnya sosialisasi dan motivasi oleh pimpinan; (2) efisiensi program E-Kinerja belum berjalan baik, karena graphic user interface yang belum memadai; (3) dari segi kecukupan, elektronik kinerja belum memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan, akibat minimnya kapabilitas pegawai dan infrastruktur komunikasi, teknologi yang kurang; (4) berdasarkan perataan, sistem elektronik kinerja sudah sesuai antara biaya dan manfaat yang diterima; (5) responsivitas penggunaan elektronik kinerja mendapat respon cukup baik, namun terdapat kendala dalam implementasinya; (6) ketepatan program elektronik kinerja belum berjalan maksimal akibat timbulnya permasalahan baru. Adapun faktor pendukung evaluasi program sistem elektronik kinerja antara lain: (1) Penerapan elektronik governmemt berlandaskan INPRES No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government; (2) reformasi birokrasi, guna mewujudkan merit system. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam program yaitu: (1) Perubahan Regulasi; dan (2) Sistem Integritas.