Analisis Kerentanan Wilayah Pesisir dan Non Pesisir dengan Variabel Sosial Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dengan MACTOR
| Main Authors: | Octaviana, Erica, Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati,, MP |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194183/1/Erica%20Octaviana.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194183/ |
Daftar Isi:
- Kedudukan perempuan dalam masyarakat sering mengalami diskriminasi baik masalah peran, posisi, maupun keterlibatan terutama dalam konteks dunia politik Indonesia. Indonesia dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menegaskan bahwa di antara perempuan dan politik yaitu dua dunia yang tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Perempuan melaksanakan pekerjaan rumah dan dunia politik merupakan tempat yang pantas bagi laki-laki karena identik dengan uang dan kekuasaan (Wahyudi, 2018). Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik Indonesia sudah didorong dengan ketentuan mencantumkan minimal 30% perempuan ke dalam daftar calon anggota dewan serta dalam kepengurusan partai serta mengatur zipper system (terdapat satu perempuan dalam tiga calon anggota dewan yang dicalonkan) secara khusus tertera dalam Pasal 55 UU No. 10 tahun 2008. Indikator keikutsertaan perempuan di lembaga legislatif merupakan salah satu komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) (Kemen PPPA, 2020). Menurut data (BPS Kabupaten Pasangkayu, 2021) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 mencapai 54,13%, hal ini masih terendah dibandingkan dengan wilayah lain di Sulawesi Barat bahkan masih cukup rendah dibandingkan IDG Nasional sebesar 75,57%.Tak hanya itu, keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2020-2021 Kabupaten Pasangkayu hanya mencapai 16,67% angka ini sangat jauh dari 30% pemenuhan kuota. Sehingga diperlukan lebih banyak partisipasi perempuan dalam bidang politik yang dapat mempengaruhi nilai IDG di Kabupaten Pasangkayu baik wilayah pesisir maupun non pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : (1) Peta kerentanan peran perempuan dalam bidang politik di wilayah pesisir dan non pesisir Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. (2) Peran aktor dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dengan menggunakan aplikasi Mactor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan untuk analisis data spasial yaitu 61 responden dari perwakilan masing-masing desa di Kabupaten Pasangkayu serta untuk kebutuhan data analisis actor sebesar 10 responden dari para expert. Hasil penelitian ini, peta kerentanan bencana variabel sosial perempuan dalam bidang politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 mempunyai tingkat kerentanan yang berbeda-beda untuk setiap wilayahnya. Pada wilayah pesisir Kabupaten Pasangkayu didominasi dengan tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi. Sedangkan pada wilayah non pesisir sebagian besar berada pada kerentanan rendah hingga sangat aman. Terdapat 20 desa pesisir di 9 Kecamatan dengan kerentanan yang tinggi dari 61 desa yang menjadi wilayah penelitian di Kabupaten Pasangkayu. Hasil analisis aktor pada peran perempuan dalam bidang politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 menggunakan 10 aktor atau expert dari organisasi pemerintah maupun non pemerintah serta menggunakan 4 tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari matriks of direct indirect influence (MDI) atau pengaruh dan ketergantungan antar aktor dapat diketahui bahwa aktor yang memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan yang rendah terhadap aktor lainya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Daerah (Bupati). Sedangkan pada matriks Actor Objective (MAO) atau pengaruh aktor terhadap tujuan dapat diketahui bahwa tujuan peningkatan jaringan dan pelatihan bagi perempuan di bidang politik (konektiv) merupakan tujuan utama yang menarik perhatian para aktor atau expert dalam upaya peningkatan peran perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pasangkayu. Saran pada hasil penelitian ini yaitu pada wilayah yang mengalami kerentanan tinggi diharapkan pemerintah memberi edukasi tentang mitigasi bencana wilayah pesisir agar masyarakat sudah dibekali oleh pengetahuan jika terjadi bencana kenaikan permukaan air laut serta tsunami. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang terkendali, melindungi dan tidak merusak kawasan alam, perencanaan tata ruang wilayah yang sesuai, membangun fasilitas penunjang pencegahan bencana seperti membangun see wall, serta menanam mangrove. Pada upaya peningkatan peran perempuan dalam bidang politik Kabupaten Pasangkayu diperlukan kebijakan serta program pemerintah berupa perluasan jaringan, pelatihan peningkatan keterampilan dan kemampuan kepada masyarakat khususnya perempuan, serta memperbanyak penyerapan wakil perempuan dalam bidang politik khususnya dari Pemerintah Daerah (Bupati) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor yang paling memberikan pengaruh terhadap aktor-aktor lain.