Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Main Authors: | Wibowo, Dymas Adji, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H ., Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H. |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/1/DYMAS%20ADJI%20WIBOWO.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/ |
ctrlnum |
194002 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/</relation><title>Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk
Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</title><creator>Wibowo, Dymas Adji</creator><creator>Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H .</creator><creator>Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H.</creator><subject>364.132 3 Corruption</subject><description>Penyalahgunaan Wewenang yang menurut undang-undang secara konsep
penyalahgunaan “melawan hukum” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang”
dan di dalam praktek pembuktian penyalahgunaan wewenang adalah hal yang
sulit, dikarenakan untuk menilai penyalahgunaan wewenang terkait dengan hal
yang faktual, maka adalah unsur melawan hukum dalam Pasal 2 undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah
dapat mengakomodir unsur “penyalahgunaan wewenang”, karena
“Penyalahgunaan wewenang” merupakan “species” dari “genus”-nya unsur
“melawan hukum”. Dan apabila berdasarkan dengan putusan pengadilan tipikor
undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
Korupsi penyebab penyalahgunaan wewenang oleh penyidik tindak pidana
korupsi yang mencipatakan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah
metode pembuktian untuk menunjukan adanya penyalahgunaan wewenang dan
penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah adalah dengan metode-metode pembuktian terbalik, terbatas,
berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban
pembuktian terbalik murni</description><date>2019-01-02</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/1/DYMAS%20ADJI%20WIBOWO.pdf</identifier><identifier> Wibowo, Dymas Adji and Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H . and Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H. (2019) Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>TES/364.132 3/WIB/p/2019/041902035</relation><identifier>TES/364.132 3/WIB/p/2019/041902035</identifier><recordID>194002</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
author |
Wibowo, Dymas Adji Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H . Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H. |
title |
Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk
Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah |
publishDate |
2019 |
topic |
364.132 3 Corruption |
url |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/1/DYMAS%20ADJI%20WIBOWO.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002/ |
contents |
Penyalahgunaan Wewenang yang menurut undang-undang secara konsep
penyalahgunaan “melawan hukum” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang”
dan di dalam praktek pembuktian penyalahgunaan wewenang adalah hal yang
sulit, dikarenakan untuk menilai penyalahgunaan wewenang terkait dengan hal
yang faktual, maka adalah unsur melawan hukum dalam Pasal 2 undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah
dapat mengakomodir unsur “penyalahgunaan wewenang”, karena
“Penyalahgunaan wewenang” merupakan “species” dari “genus”-nya unsur
“melawan hukum”. Dan apabila berdasarkan dengan putusan pengadilan tipikor
undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
Korupsi penyebab penyalahgunaan wewenang oleh penyidik tindak pidana
korupsi yang mencipatakan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah
metode pembuktian untuk menunjukan adanya penyalahgunaan wewenang dan
penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah adalah dengan metode-metode pembuktian terbalik, terbatas,
berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban
pembuktian terbalik murni |
id |
IOS4666.194002 |
institution |
Universitas Brawijaya |
affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
institution_id |
30 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
library_id |
480 |
collection |
Repository Universitas Brawijaya |
repository_id |
4666 |
subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
city |
MALANG |
province |
JAWA TIMUR |
shared_to_ipusnas_str |
1 |
repoId |
IOS4666 |
first_indexed |
2022-12-06T07:26:34Z |
last_indexed |
2022-12-06T07:26:34Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1751456418746073088 |
score |
17.538404 |