Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan
| Main Authors: | Pramono, Robby, Dr. Budi Santoso,, SH., LLM., Dr.Hanif Nur Widhiyanti,, S.H, M.Hum |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/1/Robby%20Pramono.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/ |
| ctrlnum |
193667 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/</relation><title>Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama
Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap
Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan</title><creator>Pramono, Robby</creator><creator>Dr. Budi Santoso,, SH., LLM.</creator><creator>Dr.Hanif Nur Widhiyanti,, S.H, M.Hum</creator><subject>346.016 64 Marital property in divorce, annulment, separation</subject><description>Kantor Urusan Agama (“KUA”) adalah lembaga pencatat perkawinan bagi
yang beragama Islam dan dalam menerapkan prosedur terkait persyaratan pencatatan
perkawinan, KUA mewajibkan untuk dilakukan penarikan atas akta cerai berikut
putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda,
sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor
B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018. Dasar dari penarikan
tersebut mengacu pada ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang sebenarnya ketentuan pasal 6 Peraturan
Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa fungsi dari dilampirkannya akta cerai
terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda adalah sebatas untuk diteliti bukan
untuk ditarik terlebih apabila merujuk pada pedoman pencatatan perkawinan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil berikut lampiran-lampirannya
disebutkan bahwa persyaratan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan kembali
bagi duda/janda hanya diwajibkan melampirkan fotokopi akta cerai bahkan tidak ada
keharusan melampirkan putusan cerai pengadilan.
Implikasi yuridis dari penarikan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian
terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan seseorang, dalam hal ini
apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan
atau harta gono gini yang perbedaannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 UU
Perkawinan. Permasalahan yang timbul oleh karena adanya ketidakpastian terhadap
status kepemilikan harta benda/harta kekayaan terjadi ketika harta benda/harta
kekayaan tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu seperti dijual,
dijaminkan ataupun sebatas disewakan. Ketiadaan akta cerai sebagai dasar acuan
dalam pembuktian atas status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta
kekayaan, berujung pada sulitnya bagi pihak Notaris/PPAT untuk dapat menentukan
pihak-pihak yang wajib dihadirkan guna dimintai persetujuannya. Konsep
pembuktian terhadap harta bawaan maupun harta gono gini mengacu pada ketentuan
pasal 1865 KUHPerdata serta memiliki beban pembuktian yang mengarah pada Teori
Hukum Subjektif karena pasal tersebut menjelaskan tentang barang siapa mengaku
memiliki sepenuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk
dapat membuktikannya. Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk menganalisis
implikasi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh KUA
sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi
perkawinan ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan.
Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Kepastian Hukum, (2)
Teori Kewenangan, (3) Teori Pembuktian. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif dengan melakukan pengkajian atas bahan-bahan
hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatanyang
digunakan adalah pendekatan bersumber pada perundang-undangan (statute
approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan KUA dalam menerapkan
syarat penarikan akta cerai berikut putusan cerai dari pengadilan terhadap perkawinan
kembali bagi duda/janda hanya didasari pada penafsiran terhadap syarat dan
ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tanpa melakukan kajian terhadap peraturan pelaksana lainnya
terkait proses pencatatan perkawinan. Padahal dalam lampiran Permendagri Nomor
19 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas telah secara jelas disebutkan syarat
perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas dilampirkan fotokopi atas
akta cerai bahkan tidak perlu mensertakan putusan cerai dari pengadilan.
Konsekuensi dari penarikan akta cerai berikut putusan cerai pengadilan sebagai
syarat perkawinan kembali bagi duda/janda menyebabkan ketiadaan/tidak dimilikinya
bukti otentik sebagai dasar pembuktian status perkawinan seseorang sebagai
duda/janda saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan, sehingga hal tersebut akan
berdampak pada timbulnya ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta
benda/harta kekayaan seseorang, apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk
ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan
sebelum dilangsungkanya perkawinan kembali atau memang harta benda tersebut
merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan terdahulu yang artinya
mantan suami/istri terdahulu juga memiliki hak atas harta benda tersebut.</description><date>2018-08-01</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/1/Robby%20Pramono.pdf</identifier><identifier> Pramono, Robby and Dr. Budi Santoso,, SH., LLM. and Dr.Hanif Nur Widhiyanti,, S.H, M.Hum (2018) Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan. Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>TES/346.016 64/PRA/i/2018/041809914</relation><identifier>TES/346.016 64/PRA/i/2018/041809914</identifier><recordID>193667</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Pramono, Robby Dr. Budi Santoso,, SH., LLM. Dr.Hanif Nur Widhiyanti,, S.H, M.Hum |
| title |
Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama
Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap
Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan |
| publishDate |
2018 |
| topic |
346.016 64 Marital property in divorce annulment separation |
| url |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/1/Robby%20Pramono.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/ |
| contents |
Kantor Urusan Agama (“KUA”) adalah lembaga pencatat perkawinan bagi
yang beragama Islam dan dalam menerapkan prosedur terkait persyaratan pencatatan
perkawinan, KUA mewajibkan untuk dilakukan penarikan atas akta cerai berikut
putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda,
sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor
B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018. Dasar dari penarikan
tersebut mengacu pada ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang sebenarnya ketentuan pasal 6 Peraturan
Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa fungsi dari dilampirkannya akta cerai
terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda adalah sebatas untuk diteliti bukan
untuk ditarik terlebih apabila merujuk pada pedoman pencatatan perkawinan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil berikut lampiran-lampirannya
disebutkan bahwa persyaratan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan kembali
bagi duda/janda hanya diwajibkan melampirkan fotokopi akta cerai bahkan tidak ada
keharusan melampirkan putusan cerai pengadilan.
Implikasi yuridis dari penarikan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian
terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan seseorang, dalam hal ini
apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan
atau harta gono gini yang perbedaannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 UU
Perkawinan. Permasalahan yang timbul oleh karena adanya ketidakpastian terhadap
status kepemilikan harta benda/harta kekayaan terjadi ketika harta benda/harta
kekayaan tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu seperti dijual,
dijaminkan ataupun sebatas disewakan. Ketiadaan akta cerai sebagai dasar acuan
dalam pembuktian atas status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta
kekayaan, berujung pada sulitnya bagi pihak Notaris/PPAT untuk dapat menentukan
pihak-pihak yang wajib dihadirkan guna dimintai persetujuannya. Konsep
pembuktian terhadap harta bawaan maupun harta gono gini mengacu pada ketentuan
pasal 1865 KUHPerdata serta memiliki beban pembuktian yang mengarah pada Teori
Hukum Subjektif karena pasal tersebut menjelaskan tentang barang siapa mengaku
memiliki sepenuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk
dapat membuktikannya. Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk menganalisis
implikasi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh KUA
sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi
perkawinan ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan.
Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Kepastian Hukum, (2)
Teori Kewenangan, (3) Teori Pembuktian. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif dengan melakukan pengkajian atas bahan-bahan
hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatanyang
digunakan adalah pendekatan bersumber pada perundang-undangan (statute
approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan KUA dalam menerapkan
syarat penarikan akta cerai berikut putusan cerai dari pengadilan terhadap perkawinan
kembali bagi duda/janda hanya didasari pada penafsiran terhadap syarat dan
ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tanpa melakukan kajian terhadap peraturan pelaksana lainnya
terkait proses pencatatan perkawinan. Padahal dalam lampiran Permendagri Nomor
19 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas telah secara jelas disebutkan syarat
perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas dilampirkan fotokopi atas
akta cerai bahkan tidak perlu mensertakan putusan cerai dari pengadilan.
Konsekuensi dari penarikan akta cerai berikut putusan cerai pengadilan sebagai
syarat perkawinan kembali bagi duda/janda menyebabkan ketiadaan/tidak dimilikinya
bukti otentik sebagai dasar pembuktian status perkawinan seseorang sebagai
duda/janda saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan, sehingga hal tersebut akan
berdampak pada timbulnya ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta
benda/harta kekayaan seseorang, apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk
ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan
sebelum dilangsungkanya perkawinan kembali atau memang harta benda tersebut
merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan terdahulu yang artinya
mantan suami/istri terdahulu juga memiliki hak atas harta benda tersebut. |
| id |
IOS4666.193667 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2022-12-06T07:26:20Z |
| last_indexed |
2022-12-06T07:26:20Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1751456415753437184 |
| score |
17.538404 |