Penegakan Hukum Atas Ketidakpatuhan Perusahaan Dalam Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Dan Pt Karebet Mas Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara)
| Main Author: | Akbar, Fadli |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193647/1/Fadli%20Akbar.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193647/ |
Daftar Isi:
- Perjanjian kontrak kerja PT.Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa telah menyebutkan adanya fasilitas alat pelindung diri terhadap para pekerja/buruh, tetapi pada pelaksanaanya PT. Karebet Mas Indonesia tidak semua menjalankan isi dari perjanjian tersebut dan hanya menjalankan sebagian selama kurang lebih 2 tahun. Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang di ambil dalam tesis ini adalah apa hambatan yang di alamai oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana upaya yang di lakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap PT.Karebet Mas Indonesia yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian tesis ini ialah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang vii Muara Jawa Kutai Kartanegara. Penelitian tesisi ini menggunakan populasi dan sampel dengan populasi dari pekerja/buruh PT. Karebet Mas Indonesia dan pejabat pemerintah yang bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian tesis ini terdiri dari studi lapangan, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah deskriftif – kualitatif. Kesimpulan tesis ini adalah hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melakukan penegakan hukum ialah karena faktor sumber daya manusia dan anggaran dana yang tidak menunjang serta dalam menemukan pelanggaran hukum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bersifat pasif.