Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kesenjangan Infrastruktur di Kabupaten Blitar (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)
Main Authors: | Saputri, Riswanda Dian, Dr. Muhammad Shobaruddin, MA, Drs. Abdul Wachid, M.AP |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2020
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193636/1/0520030208-%20Riswanda%20Dian%20Saputri.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193636/ |
Daftar Isi:
- Kesenjangan antar wilayah di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan penting bagi pembangunan Nasional. Kabupaten Blitar dihadapkan pada kondisi geografi yang berbeda antara wilayah Blitar Utara yang lebih berkembang pesat daripada wilayah Blitar Selatan yang cenderung kurang berkembang hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah startegi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam menanggulangi kesenjangan infrastruktur, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kesenjangan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, Dinas PUPR dan Dinas PERKIM. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menanggulangi kesenjangan infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan beberapa startegi diantaranya ada Strategi Organisasi, dilakukan dengan melaksanakan visi, misi Kabupaten Blitar. Strategi Program dilaksanakan dengan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, PAMSIMAS dan HAM. Selanjutnya Strategi Pendukung Sumber Daya dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya tekologi dan informasi dan finansial. Terakhir adalah Strategi Kelembagaan dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan monitoring kepada seluruh lembaga terkait dan masyarakat. Faktor pendukungnya adalah adanya komitmen dan dukungan normatif. Kemudian faktor penghambatnya adalah finansial, kondisi geografi, dan faktor politis.