Implementasi Program Peningkatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Tentang Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun)
| Main Authors: | Curtinawati, Rizki Fillya, Prof. Dr. Agus Suryono, M.S., Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193611/1/Rizki%20Fillya%20Cutinawati%200.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193611/ |
Daftar Isi:
- Akta Kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap diri seseorang di mata hukum. Di Indonesia, realisasi kepemilikan Akta Kelahiran menujukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak. Kementerian Dalam Negeri, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak akta kelahiran mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program peningkatan layanan penerbitan akta kelahiran di Dispendukcapil Kabupaten Madiun serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawasan data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur, observasi partisipasi pasif dan terus terang, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program peningkatan layanan akta kelahiran adalah belum berhasil. Hal tersebut dikarenakan Pertama, kesesuaian antara program online kurang dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilihat dari hasil pencapaian yang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana termasuk didalanya sumber daya manusia atau pegawai Dispendukcapil dan Petugas Registrasi Desa kurang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan program unggulan peningkatan layanan penerbitan akta kelahiran. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu syarat memperoleh akta kelahiran dan juga standart operasional prosedur inidikarenakan kurangnya koordinasi dalam penerapan SOP yang tidak dilaksanakan secara benar antara pegawai Dispendukcapil dan Petugas Registrasi Desa. Dari 9 indikator KemenPAN-RB terdapat 6 indikator yang belum optimal meliputi:1) Sistem Mekanisme Prosedur. 2)Sumber daya manusia; 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Penanganan pengaduan, 5) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 6) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk 3 (tiga) komponen indikator lainya cukup optimal, komponen tersebut meliputi: 1) Visi, Misi dan Motto Pelayanan, 2) Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, 3) Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.